Muara Teweh, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (11/5/2026). Kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui zoom meeting sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan integritas aparatur pemerintah.
Di Barito Utara, kegiatan berlangsung di Aula C Sekretariat Daerah dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, M. Mastur, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, H. Siswandoyo, bersama perangkat daerah terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Muhlis menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurutnya, berbagai langkah konkret terus dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di pasar. “Pemerintah daerah terus berupaya memastikan inflasi tetap terkendali melalui penguatan koordinasi antarinstansi serta pemantauan kondisi harga di lapangan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada fluktuasi harga di masyarakat.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara secara rutin melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, M. Mastur, menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga di pasar tetap stabil.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, H. Siswandoyo, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dan pengawasan distribusi bahan pokok. Menurutnya, ketersediaan pangan yang terjaga dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam menekan potensi inflasi di daerah. Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi sebagai upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan dan dunia pendidikan.(red)
