PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4/2026).
Dalam forum nasional tersebut, Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Rakor juga membahas DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Amalia Adininggar Widyasanti menunjukkan inflasi nasional Maret 2026 sebesar 0,41 persen (month to month) dengan inflasi tahunan 3,48 persen yang mulai melandai. Namun, Kalimantan Tengah justru mencatat inflasi lebih tinggi, yakni 3,86 persen secara tahunan.
Tekanan inflasi bulanan didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sementara secara tahunan dipicu sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Menyikapi hal tersebut, Mendagri menegaskan perlunya langkah cepat mengendalikan komoditas strategis, terutama bawang merah. Ketergantungan produksi pada satu wilayah dinilai berisiko terhadap stabilitas harga nasional.
Selain itu, pengawasan distribusi daging, telur ayam ras, dan minyak goreng diminta diperketat guna mencegah gejolak pasar.
Tak hanya faktor domestik, Tito Karnavian juga mengingatkan ancaman eksternal akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi, termasuk inflasi di daerah.
Seluruh pemerintah daerah diminta memperkuat ketahanan pangan, mendorong swasembada, serta mengoptimalkan kerja sama antarwilayah sebagai langkah antisipatif.
“Pengawasan harus diperketat. Produk unggulan daerah harus diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri meskipun harga global meningkat,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah seluruh Indonesia.(z)
