Kotawaringin Timur,enewskalteng.com – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari daerah pemilihan I, SP. Lumban Gaol, menilai fenomena menjamurnya ritel modern menunjukkan perlunya intervensi pemerintah daerah agar keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional tetap terjaga. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang melindungi keberlangsungan usaha kecil tanpa menghambat investasi, Selasa (4/11/2025).
“Saya berharap Pemkab Kotim dapat melakukan penataan ulang terhadap izin pendirian pasar atau ritel modern serta memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha kecil. Pelaku UMKM harus dilindungi karena mereka memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Kondisi tersebut ungkap Lumban Gaol berkaitan dominasi pasar modern yang berpotensi menimbulkan sejumlah ancaman terhadap perekonomian daerah. Masalah ini dinilai dapat menggerus eksistensi pasar rakyat dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal.
“Pergeseran pola konsumsi ini berimbas langsung terhadap menurunnya omzet pedagang kecil. Banyak warung dan toko tradisional kehilangan pelanggan tetap, bahkan terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu bersaing,” ujarnya.
Lumban Gaol menyatakan, kehadiran supermarket, hypermarket, dan minimarket yang beroperasi berdekatan dengan pasar rakyat telah mengubah perilaku konsumen. Banyak masyarakat yang kini lebih memilih berbelanja di pasar modern karena dianggap lebih praktis dan nyaman.
Tidak hanya itu, Lumban Gaol juga menyoroti menurunnya perputaran uang di tingkat lokal. Sebelumnya, sebagian besar sirkulasi ekonomi daerah berasal dari kontribusi UKM yang beroperasi di pasar rakyat dan lingkungan perkampungan.
“Pendapatan dari pasar modern terhadap daerah sebenarnya tidak signifikan, karena hanya terbatas pada pajak reklame dan izin mendirikan bangunan. Sementara keuntungan besarnya justru mengalir ke luar daerah,” tegasnya.(man)
“Sekda adalah jembatan koordinasi antar instansi dan saya berharap dengan kepemimpinan yang baru, kerja sama lintas sektor semakin solid sehingga program pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Abadi juga menilai, pengalaman Umar Kaderi sebagai Kepala Dinas Kesehatan akan menjadi modal berharga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kotim.
“Untuk itu DPRD Kotim akan terus mendukung langkah pemerintah daerah selama dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.
Disisi lain Abadi juga mengingatkan agar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) yang baru dilantik, Umar Kaderi, dapat bekerja lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Selain itu juga agar senantiasa cermat dalam menyusun serta mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Saya mendorong, ketepatan dalam mengelola anggaran menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Dengan perencanaan yang matang, program pembangunan dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.
Artinya tegas abadi, anggaran bagi program pembangunan harus diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai yang hanya bersifat seremonial tanpa hasil nyata. (man)
Penulis : Normansyah
Editor : Karina Reviyanti
