Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku prihatin, ternyata anggaran evakuasi dan penyelamatan korban bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim tidak dialokasikan pada APBD 2025 lalu. Tanpa adanya anggaran operasional, BPBD akan kesulitan melakukan tindakan cepat di lapangan, Rabu (22/10/2025). Hal tersebut diungkapkan Sekretrais Komisi III DPRD Kotim, Langkap, saat rapat pembahasan anggaran tahun 2026, bersama mitra kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur. Menurutnya, dana evakuasi dan penyelamatan ini seharusnya menjadi prioritas karena langsung menyangkut nyawa manusia. “Kami prihatin untuk anggaran evakuasi dan penyelamatan ini ternyata tidak dialokasikan pada 2025 lalu. Kami berharap nanti bisa disisir dari anggaran lain agar pos ini terisi. Kalau aktivitas masyarakat di sungai meningkat, berarti risiko juga tinggi. Itu harus dihitung dari sekarang,” ujarnya.
Langkap juga menegaskan pentingnya kesiapan anggaran di sektor penyelamatan bencana. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa beralasan “tidak ada dana” setiap kali terjadi insiden di lapangan. “Kalau misalnya ada orang hilang, tenggelam, atau disambar buaya, kita tidak boleh bingung mau berbuat apa hanya karena alasan tidak ada duit. Masyarakat di bawah tidak akan tahu soal itu, yang mereka tahu pemerintah wajib bertindak,” tegas Langkap.
Pendapat yang sama juga diutarakan Anggota Komisi III, Marudin, seraya menaruh perhatian serius terkait nihilnya anggaran untuk kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana untuk tahun 2025 lalu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim. Ia menilai kondisi tersebut sangat berisiko karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. “Saya sepakat untuk anggaran tahun 2026 akan memperjuangkannya, sehingga kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban harus terisi anggarannya. Ini akan kita perjuangkan nanti di rapat kompilasi karena kegiatan seperti ini merupakan ruh dari BPBD,” tegas Marudin.
“Kalau tidak ada action di lapangan, masyarakat tentunya akan berpandangan bahwa pemerintah tidak berdaya untuk melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi., kalau perlu disisir sedikit dari anggaran lain atau ditambahkan,” pungkas Marudin.(man)
