Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang juga Wakil Ketua DPRD Kotim, Juliansyah, menilai keberadaan PT. Agrinas justru membawa harapan baru bagi pelaku usaha di sektor perkebunan. Sebab, dengan mekanisme yang lebih terbuka dan terukur, persoalan legalitas lahan bisa diselesaikan tanpa harus merugikan masyarakat atau perusahaan, Senin (13/10/2025).
Juliansyah menyatakan, berdasarkan hasil temuan Tim Satgas beberapa waktu lalu, sejumlah perusahaan maupun koperasi diketahui melanggar ketentuan, termasuk berada di kawasan hutan produksi (HP) atau beroperasi tanpa izin resmi. Untuk itulah setelah dikelola oleh PT. Agrinas, tentunya akan bekerja berdasarkan data dan fakta dari hasil temuan Satgas di lapangan. “Ini yang perlu ditertibkan. Agrinas juga telah menawarkan kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kotim, agar jika ada perusahaan atau koperasi yang ingin mengelola perkebunan, bisa langsung membuat surat permohonan ke Agrinas. Nantinya akan ada pertemuan dan arahan terkait kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas Juliansyah.
Untuk diketahui, penanganan lahan perkebunan di daerah kini berada di bawah kendali PT Agrinas, yakni salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Juliansyah menambahkan, DPC Gerindra Kotim mendapat instruksi langsung dari DPP Gerindra untuk ikut mengawal dan mengamankan proses tersebut agar berjalan sesuai aturan. Hal ini, menjadi dasar bagi pihaknya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada yang perlu diragukan terkait kinerja Agrinas. “Kami dari Gerindra sudah diperintahkan oleh pusat untuk mengamankan kebijakan ini. Jadi kalau ada isu atau kabar simpang siur di lapangan, itu tidak benar. Agrinas benar-benar akan membantu koperasi dan perusahaan agar ke depan semua lebih tertib dan transparan,” tegasnya. (man)
