Muara Teweh. eNewskalteng.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai menjadi penyebab stagnasi pembangunan di daerah.
Ketua Fraksi PDIP, H. Taufik Nugraha, menegaskan RTRW yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan. Alih-alih mendukung pembangunan, aturan tata ruang justru dianggap menghambat arus investasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Banyak aspirasi masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti hanya karena terkendala aturan ruang yang usang. Ini harus segera dievaluasi total,” tegas Taufik, Selasa (16/9/2025).
Ia menyebut, kebijakan ruang yang tidak diperbarui telah menimbulkan tumpang tindih lahan, konflik kepentingan antar sektor, serta melambatkan pembangunan infrastruktur dasar. “Kalau ini dibiarkan, bukan hanya investor yang kabur, tapi masyarakat lokal pun dirugikan karena pembangunan tidak merata,” tambahnya.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses revisi RTRW. Menurut Taufik, penyusunan tata ruang tidak bisa hanya dilakukan di meja birokrasi. “Perumahan, ekonomi lokal, hingga akses jalan masih banyak yang terbengkalai. Itu terjadi karena arah pembangunan tidak sinkron dengan realitas kebutuhan warga,” ujarnya.
Lebih jauh, Fraksi PDIP berkomitmen mendorong revisi RTRW menjadi agenda prioritas pembahasan legislatif. Taufik menegaskan evaluasi kebijakan tata ruang harus dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan kepentingan publik. “Ini bukan sekadar soal teknis tata ruang, tapi menyangkut arah masa depan pembangunan Barito Utara. Jangan sampai tata ruang justru jadi penghambat kemajuan,” pungkasnya.(red)
