Muara Teweh. eNewskalteng.com – Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida mengungkapkan, RSUD Muara Teweh kini menghadapi tekanan finansial berat. Pengeluaran obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) sudah melampaui 30% dari batas anggaran operasional. Untuk layanan hemodialisis, rumah sakit bahkan menanggung defisit Rp200.000–Rp300.000 per pasien. “Kami sudah ajukan kebutuhan dana ke DPRD sejak awal, tapi belum ada respon konkret. Padahal ini soal nyawa dan keberlangsungan pelayanan,” tegas Tiur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025).
Tiur Maida menambahkan, beban makin berat dengan biaya operasional rutin yang mencapai Rp40–54 miliar per tahun, ditambah pemotongan anggaran gaji non-ASN sebesar Rp8,5 miliar. Kondisi bangunan pun jauh dari layak: dinding dan plafon bocor, toilet ruang bersalin IGD tidak tersedia, serta fasilitas lain yang dinilai tidak mendukung standar pelayanan meski dari luar tampak megah.
“Ini keluhan sehari-hari masyarakat. Tapi untuk renovasi besar, rumah sakit tak bisa sendiri. Kami perlu campur tangan APBD,” ujarnya.
Tiur juga menyinggung soal pengelolaan parkir yang masih dilakukan pihak ketiga. Ia menyatakan siap jika pengelolaan diambil alih pemerintah daerah, asalkan seluruh biaya operasional ditanggung APBD.
Menyoal isu tenaga medis, Tiur meluruskan bahwa hanya satu dokter spesialis saraf yang tidak memperpanjang kontrak karena alasan keluarga. Justru, RSUD telah menambah enam dokter spesialis baru di bidang mata, paru, THT, dan jiwa.
Menutup paparannya, Tiur menyampaikan seruan emosional. “Kalau fasilitas dan operasional dibenahi, pelayanan pasti membaik. Ini bukan tentang saya, tapi tentang nama baik Kabupaten Barito Utara dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tandasnya.
Dengan keterbukaan ini, manajemen RSUD Muara Teweh berharap DPRD dan pemerintah daerah segera memberikan dukungan nyata agar rumah sakit kebanggaan masyarakat Barito Utara tidak kolaps di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan.(red)
