Jakarta, eNewskalteng.com – Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta, diwarnai dinamika politik sengit dan kisruh internal, meski bertujuan menentukan arah partai lima tahun ke depan dan pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menjelaskan muktamar bukan semata forum memilih ketua umum, melainkan permusyawaratan tertinggi untuk menentukan arah partai lima tahun ke depan.
Forum itu juga membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), rekomendasi kebijakan, dan keputusan strategis lainnya. “Muktamar ini bukan hanya soal kepengurusan baru, tetapi juga diharapkan banyak membahas perbaikan-perbaikan dan pembaruan di PPP,” ujarnya dikutip Antara, Minggu (28/9/2025).
Hanya saja pada pelaksanaannya, proses muktamar justru menghadirkan dinamika tersendiri.
Pembukaan Muktamar dan Yel-Yel Kubu Kontras
Muktamar dibuka Sabtu (27/9/2025) sore dengan tema “Transformasi PPP untuk Indonesia”. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono tampil menyampaikan pidato pembukaan. Suasana langsung memanas saat sejumlah peserta berteriak “lanjutkan!” mendukung Mardiono, sementara sebagian lain menyerukan “ketua baru!” sebagai simbol dorongan perubahan. Suara yel-yel saling bersahutan, memaksa Mardiono beberapa kali menghentikan pidatonya.
Mardiono menekankan momen muktamar sebagai titik refleksi dan konsolidasi partai pasca Pemilu 2024, di mana PPP gagal meraih kursi di Senayan. Ia menyerukan persatuan, transformasi partai menjadi Islam yang moderat dan modern, serta adaptasi terhadap era digital.
Kontestasi Calon Ketua Umum
Sejumlah nama mencuat di media sebagai kandidat Ketua Umum, antara lain Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan eks Duta Besar Husnan Bey Fananie. Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menyatakan kubu perubahan mendominasi sekitar 70 persen dukungan peserta, terutama mendukung Agus Suparmanto, dengan alasan partai membutuhkan regenerasi dan kaderisasi yang mandeg selama ini.
Kericuhan dan Keputusan Aklamasi
Meskipun terdapat dinamika sengit dan yel-yel yang saling bersaing, Mardiono mengumumkan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2025–2030 untuk menyelamatkan jalannya muktamar yang dinilai berada dalam situasi darurat. Ia menyebut sekitar 80% peserta menyetujui langkah cepat ini.
Namun, klaim aklamasi itu menuai penolakan keras. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, menegaskan bahwa muktamar masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sehingga klaim Mardiono sepihak dan berpotensi memecah belah partai.
Akibat kericuhan saat pemungutan suara, beberapa kader dilaporkan mengalami luka di kepala dan bibir, dan pihak panitia memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti secara hukum. Mardiono menegaskan penyelidikan akan dilakukan melalui rekaman CCTV.
Proses Formatur dan Rencana Lanjutan
Muktamar ke-10 membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP untuk mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur pengurus partai. Forum ini juga akan membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta rekomendasi kebijakan. Bimbingan teknis dijadwalkan pada Senin (29/9/2025).
Keputusan Ketua Umum Aklamasi Diragukan
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sementara Mardiono mengeklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut. (Sumber: Berita Satu)
