Jakarta, eNewskalteng.com — Debat soal program makan bergizi gratis atau MBG sampai kini masih bergelora.Soal keracunan yang pernah dialami murid sekolah,seolah problem akut.Seolah semua terjadi di tiap daerah, menyundul sudut kelam dapur MBG.Seolah dunia mau kiamat oleh kasus keracunan yang pernah terjadi di masa lalu. Presiden Prabowo Subianto pun “kepo”. Memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan agar mengumpulkan semua video yang melancarkan protes buat referensi dan pelajaran baginya. Dalam kesimpulan saya, Prabowo merasa serangan terhadap MBG telah menusuk jantung tubuh pribadinya. Bukan lagi soal kebijakan tata kelola keuangan negara. Bukan tentang keberpihakan negara terhadap masyarakat golongan menengah dan bawah yang dominan di republik ini. # Sebagai jurnalis yang lama berkarya di lapangan,bukan soal aneh kalau saya menemukan satu “human example” sebagai pintu masuk buat memotret persoalan makro. Personalisasi memudahkan pembaca atau penonton audio visual untuk menyimpulkan soal atau kasus yang terjadi dalam sorotan media. Saya tambah paham kalau kasus-kasus keracunan itu jadi potret untuk memicu kekhawatiran publik akan “bahaya” dari dapur MBG. Simplifikasi persoalan yang bergelora di ruang publik, seolah peluit panjang bagi matinya SOP (standard operating procedure) pengolahan makanan sehat.Kita patut lebih cermat mengamati, lebih jujur kepada diri sendiri,supaya jangan terjebak pada “campaign” yang tendensius.Di era “post truth” kian mudah menggiring opini publik, apalagi setiap orang bisa tampil sebagai netizen di akun media sosial.Smartphone bukan lagi benda asing buat memotret satu momen buruk. Apalagi kalau seseorang punya tendensi buat menghantam. Begitu mudah seperti menjentik jari telunjuk # Tentu kita tak ingin mengatakan kalau program MBG atau makan bergizi gratis itu, bukan tanpa masalah.Pastilah pada tiap program apapun akan muncul sisi lemah,apalagi satu program masif yang besar volumenya dalam tempo singkat.Celah untuk kesalahan,kekeliruan,”kecelakaan” pasti ada tempat bagi “racun”-nya. Namun,kalau saya dahulu menulis buat media mainstream,saya harus jujur mengungkap data dan fakta soal persentase masalah yang muncul.Jujur dengan narasi,sebab modal dasar jurnalis itu adalah integritas,kejujuran,kredibilitas personal (dan media). Tanpa dasar-dasar seperti itu,sudah lama saya “dikubur” hidup-hidup oleh waktu,pembaca atau penonton. Wajah saya akan coreng-moreng oleh tinta kemunafikan. Kredibilitas profesi sebagai jurnalis dan broadcaster langsung nyungsep ke comberan. Bagi saya pribadi, tugas menulis itu tak ubahnya tugas mulia kenabian.Tak melulu soal teknis 5W+H.Bukan melulu soal “storyteller” demi meraup pembaca.Tapi soal value,kesesuaian data dan fakta,kebenaran,dan integritas personal dan kredibilitas media tempat saya mengabdi.Kalau mau kaya cepat, relasi dengan narasumber yang saya bangun puluhan tahun, dapat saya “selingkuhi”. Tahun 1990-an sejumlah menteri kabinet Pak Harto adalah narasumber saya,serta sejumlah gubernur. Sewaktu saya bekerja di Stasiun Televisi, saya tak bisa melupakan betapa saya pernah merasa jadi orang sakti, sebab mike berlogo rajawali itu, tanpa saya sodorkan pun malah ada seorang menteri yang langsung mendatangi dan mengoceh sesuai kepentingannya. Tapi, mudah-mudahan itu tak membuat saya tergoda untuk “berselingkuh”.Tak terlintas keinginan demi fyp atau viral. Tapi rohnya adalah kebenaran data dan fakta,serta probabilitas persoalan kalau itu menimbulkan “kasus” layak berita.Supaya saya tak terjebak jadi manusia yang medioker atau jadi sosok “pahlawan” yang agitator. Supaya media tempat saya bekerja tidak kelihatan partisan. Tentu saja masih banyak soal atau alasan lain yang dapat muncul dan akan panjang kalau saya jabarkan di forum ini. # Potret besar soal MBG adalah “good will” rezim Prabowonomics yang ingin mengubah cara bantuan sosial yang selama ini “door to door” menggedor dompet kaum duafa dan bukan tanpa cacat oleh big data yang “diselewengkan”. Tak lagi sepenuhnya uang tunai yang diterima masyarakat terdampak ekonomi lemah. Agar tak lagi menjadi “kampanye” personal seorang Kepala Negara (dan Kepala Pemerintahan ) yang melecehkan akal sehat kita,misalnya dengan “show off” bagi-bagi hadiah melalui cara melemparkan benda secara langsung ke kerumunan.Bukan lagi soal citra “dermawan” personal sosok Presiden dengan biaya dari APBN.Bukan tentang “bungkus kotoran” yang mau diakui sebagai emas. Tapi, ini soal tanggung jawab negara yang ingin membangun SDM berusia belia, menopang satu sektor dengan menyediakan gizi dalam kapasitas tertentu. Bahwa ada generalisasi penerima manfaat, memang harus kita kritisi. Bahwa seolah ada pemaksaan waktu libur sekolah buat program MBG tetap jalan, harus kita gempur dengan alasan yang rasional.Dan ternyata suara publik masih didengar oleh pengambil keputusan di negara ini. Jadi, kebenaran di negara tercinta ini bukan soal otoritas tunggal.Tapi, Alhamdulillah, masih bagian dari soal “logika dan akal sehat” kita sebagai anak bangsa. # Pada hari Jum’at (13/2/2026) pekan lalu, sesuai ibadah di satu masjid di luar komplek perumahan, saya tergoda melihat satu mobil putih sedang bagi-bagi bingkisan kepada jemaah yang melintas. Kejadian ini di Sudimara Jaya,Cileduk, Kota Tangerang,Banten. Sebagai orang yang naluri keingintahuannya sudah “embedded”, saya mengampiri. Petugas wanita menyodorkan bingkisan itu.Saya bawa pulang.Sesampainya di rumah saya cicipi.Ada kurma,kue,roti,dan lainnya.Cukup nikmat.Mudah-mudahan tidak bikin perut saya mules.Jangan sampai saya yang sudah warga negara senior ini terpapar “racun”. Lantas saya teringat seorang kawan yang pernah jadi partner bisnis saya di bidang usaha UMKM untuk produksi roti seharga dua ribu rupiah per buah. Saya ambil foto rotinya.Saya kirim via WhatsApp sambil bilang,”Ini peluang bisnis kita buat jadi pemasok MBG.” Kawan itu,Nono Sutiono, tersenyum tipis dalam emoji yang dikirimkannya. “Modal kita tak cukup bos,” jawab Nono yang membangun pabrik roti di Cakung,Jakarta Timur. Kebetulan saya memang pernah berinvestasi kecil-kecilan untuk usaha pabrik rotinya saat pabrik itu beroperasi di Kemayoran,Jakarta Pusat. Persaingan ketat bikin Nono sempoyongan dan terpaksa cari tempat sewa yang lebih murah. Belasan tahun harga roti tetap dua ribu per piece.Kalau ia naikkan harganya, pembeli akan pindah ke pedagang lain. Dilematis. Solusi termudah mengurangi biaya atau komponen produksi. Faktanya begitu. Tapi saya tau,adiknya Nono, Iman, sudah jadi pemasok dapur MBG di daerah Bekasi. Itu pun dengan kerja sama bayar tunai,sebab permodalan jadi kendala bagi usaha UMKM. # Yang ingin saya katakan, usaha dapur MBG ini menyasar usaha kecil kelas UMKM ala kampung. Tidak semua mulus begitu, tentunya. Tapi,faktanya, sejumlah pasok bahan makanan dari masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi liberal, telah terbukti. Pedagang kecil itu bukan bermimpi untuk membangun imperium bisnis raksasa.Mereka cukup puas kalau perutnya tidak lapar, anak dan istri bisa terpenuhi gizinya,sekolah buat putra-putri terpenuhi biayanya.Kebanyakan mereka hanya mampu sewa rumah sederhana di perkampungan, boro-boro punya sebagai aset.Untuk naik kelas rumah tinggal di komplek misalnya, suatu mimpi yang jauh di langit bagi mereka. Faktanya begitu. # Perlahan-lahan berkat usaha yang kian maju, semoga saja usaha kelas UMKM ini kian berkembang.Pemihakan bagi “wong cilik” (maaf,bukan wong licik ya) ini harus digalang.Supaya ketimpangan ekonomi negeri ini tidak terjebak pada struktur rawan sosial kecemburuan. Supaya pemerataan ekonomi tambah nyata. Supaya orang kecil seperti kebanyakan warga negara ini juga bisa menikmati kue ekonomi yang selama ini jadi santapan konglomerat kita yang umumnya ingin kaya sendiri agar ketergantungan kepada imperiumnya kian tinggi. Begitulah negeri ini sedang bermetamorfosa ke arah tata kelola yang lebih baik. Kita perlu lebih sabar menunggu bukti akan perbaikan itu. Toh selama 24 tahun reformasi sejak Pak Harto mengundurkan diri, kita selama itu punya kesabaran untuk menjadi orang “dungu” yang menyaksikan pesta korupsi merajalela di negeri ini. Kalau toh MBG itu jadi program yang dikooptasi oleh keserakahan kantong rezim ini, sejarah dan jejak digitalnya tetap sulit hapus dari radar smartphone di genggaman tangan kita. Kalau soal teknis pelaksanaan yang keliru dan ada cacat, masak sih seluruh programnya harus kita bunuh secara keji dan nista. Akhirul Kalam, sebagai manusia kita harus jujur kepada diri kita sendiri tanpa perlu terlebih dahulu menunjukkan diri kita sebagai orang yang jujur yang suci di mata orang lain. Begitu pula sebagai netizen, kejujuran harus jadi Kredo sebelum Anda benar-benar menjalankan tugas kewartawanan dengan misi kenabian. (Penulis pernah bekerja sebagai wartawan di The Jakarta Post, RCTI, Trans TV.)
Makanan Bergizi Gratis, Racun, dan Akal Sehat — Oleh R Mulya Nasution (Wartawan,Praktisi Komunikasi Kebijakan Publik)
